Surabaya - Provinsi Jawa Timur terus membangun infrastruktur transportasi penunjang mobilitas, dan aktifitas perekonomian. Dalam waktu dekat, dua bandara akan dibangun di Pulau Kangean Sumenep, dan Kabupaten Kediri.
Pembangunan bandara perintis di wilayah kepulaun Madura itu rencananya akan dimulai tahun 2018 mendatang, dan diharapkan sudah mulai efektif beroperasi pada 2019. "Tahun depan mulai dibangun, dan dapat digunakan setahun setelahnya," kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, belum lama ini.
Pulau Kangean adalah satu dari puluhan pulau berpenghuni padat di Kabupaten Sumenep. Dalam kondisi cuaca baik, perjalanan jalur laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, dan sebaliknya, membutuhkan waktu sekira 4,5 jam dengan kapal cepat, sementara sembilan jam dengan kapal besi atau baja.
Namun jika kondisi cuaca laut buruk, biasanya akan terjadi penundaan pemberangkatan kapal penumpang menuju maupun dari Pulau Kangean itu. Karena itu, tujuan bandara printis tersebut untuk mempermudah akses ke Pulau Kangean.
Selain itu, dengan adanya bandara juga bisa meningkatkan prekonomian warga setempat. Sekaligus mempermudah akses barang dan orang yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Kalau nanti sudah ada pesawat terbang, maka membawa obat-obatan atau kebutuhan dasar masyarakat segera sampai, kecuali beras karena memang berat. Karena selama ini masyarakat menggunakan kapal, dan itu butuh waktu lama untuk bisa sampai ke Pulau itu," ujarnya.
Terkait pembangunan Pemprov Jatim masih menunggu kepastian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, untuk membeli tanah lahan membangun bandara perintis di Pulau Kangean. "Sampai sekarang kami masih menunggu pembelian tanah di sana. Kalau Pemkab Sumenep tidak segera membeli tanah di sana, mungkin kami nanti yang akan beli," terangnya.
Di Sumenep sendiri, sudah terbangun Bandara perintis Trunojoyo sejak 2015. PT Susi Air melayani penerbangan perintis pertama menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 12 penumpang.
Tahun 2016 lalu, Susi Air diganti Airfast Indonesia yang menggunakan pesawat Twin Otter DAHC 300 dengan kapasitas 15 penumpang. Selama ini, jalur yang telah berjalan adalah, Sumenep - Surabaya PP, Surabaya - Pulau Bawean, dan Surabaya – Pulau Karimunjawa PP.
Penerbangan masing-masing rute akan dibuka dengan frekuensi dua kali seminggu. Jadwal penerbangan dari Bandara Trunojoyo Sumenep ke Juanda Surabaya Selasa dan Kamis, sedangkan jalur Surabaya – Karimunjawa Rabu dan Jumat.
Sementara di Kediri kata Soekarwo, bandara akan dibangun oleh perusahaan rokok PT Gudang Garam. Nantinya Bandara tersebut akan digunakan untuk penerbangan komersial. "Bandaranya nanti digunakan untuk umum, namun sebagian untuk privasi perusahaan," kata Soekarwo.
Rencana pembangunan bandara oleh perusahaan rokok tersebut pun ramai menuai tanggapan, salah satunya dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Menhub Budi Karya mengatakan, pada dasarnya pemerintah memperbolehkan jika pihak swasta ingin membuat bandara, apalagi tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. "Boleh-boleh saja, silahkan saja kalau memang ada uangnya," kata Budi Karya.
Namun, perlu beberapa catatan yang musti diperhatikan oleh pihak Gudang Garam sebelum merealisasikan pembangunan bandara tersebut. Pertama, adalah memperhitungkan jarak ideal bandara antardaerah. "Jarak dengan bandara tidak boleh terlalu dekat, idealnya setiap 200 kilometer," ucap mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini.
Kedua, memperhitungkan sisi manajemen udara dengan memperhitungkan kebiasaan arah mata angin. Hal ini penting, agar pesawat-pesawat yang akan terbang maupun mendarat akan sangat dipengaruhi oleh arah mata angin. "Perhitungan arah mata angin harus tepat, agar tidak membahayakan penerbangan," tambah Menhub Budi Karya.
Ketiga, memperhitungkan jika adanya obstacle atau penghalang seperti gunung, gedung maupun pepohonan yang ada di sekitar bandara. "Dilihat, apakah ada obstacle gunung atau bangunan di sekitar bandara, harus ada perhitungan khusus," terangnya.
Selain itu, agar pengelolaannya optimal, Menhub Budi Karya mengharapkan agar pengelolaan bandara tersebut nantinya dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai perusahaan negara di sektor jasa pelayanan penerbangan yang mengelola wilayah tersebut. "Diharapkan, kalau memang nanti terbangun, bisa dikelola oleh Angkasa Pura I yang membawahi wilayah tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, delapan kepala daerah di wilayah Selatan Jawa Timur menandatangani surat permintaan pembangunan bandara di daerahnya. Kedelapan daerah tersebut dahulunya tergabung dalam Karesidenan Kediri dan Madiun Jawa Timur.
Delapan Kepala Daerah yang dimaksud terdiri dari Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Walikota Kediri A Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartarto, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto dan Bupati Tranggalek Emil Elestianto Dardak.
"Kami kepala daerah di eks Karesidenan Madiun dan Kediri sudah kompak dan meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun bandara di wilayah selatan Jawa Timur," kata Bupati Trenggalek Emil Elistyanto Dardak belum lama ini.
Seperti diungkapkannya dalam surat pernyataannya, Emil dan 7 Pemda lainnya menuntut pemerataan pembangunan yang salah satunya bisa diperoleh dengan pembangunan bandara untuk melayani penerbangan sipil.
"Ketiadaan akses menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah kami, menyebabkan kesenjangan yang besar dengan kawasan utara Jawa, yang berpotensi untuk melebur dengan percepatan pembangunan di kawasan utara yang masif," bunyi surat tersebut.
Lebih lanjut ia mengatakan, sisi selatan Jawa Timur merupakan gerbang dari Samudra Hindia yang secara geopolitik memiliki letak strategis dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan potensi kekayaan maritim yang luar biasa. "Serta sebagai garis perbatasan dan jalur perdagangan dengan negara-negara lain di belahan selatan dunia, termasuk benua Afrika, Asia Selatan (termasuk India) dan Australia," masih dalam surat pernyataan tersebut.
Surat usulan yang juga berisi permohonan dukungan tersebut, diakui Emil, telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menko Polhukam. Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat berwenang lainnya sperti Panglima TNI, Kepala Staf TNI AU, Menteri Perhubungan dan Gubernur Jawa Timur.
Adapun dukungan utama yang diperlukan adalah pemberian izin bagi Madiun untuk bisa melayani penerbangan sipil di wilayah tersebut. "Kita minta surat kami supaya ditindaklanjuti untuk memberikan ruang kepada Madiun diperbolehkan melayani penerbangan sipil," terangnya.
Di Selatan Jawa Timur sebenarnya sudah ada Bandara Iswahyudi yang tepatnya terletak di kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Namun, karena statusnya sebagai salah satu lapangan terbang paling penting bagi TNI Angkatan Udara dalam menunjang pertahanan nasional, maka Bandara yang dikenal sebagai Bandara Madiun tersebut tak bisa dioperasikan sebagai bandara sipil. (red)