Malang - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dr Nyono ST MT mengungkap capaian Jawa Timur dalam bidang perhubungan di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu dikungkap saat membuka acara
Rapat Kerja Bidang Perhubungan di Malang 23 November 2021 lalu.
Salah satu capaian perbaikan kondisi sektor transportasi Jawa Timur tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan komulatif PDRB sektor transportasi yang sudah dua triwulan menunjukan angka positif.
"Di triwulan pertama PDRB sektor transportasi menurun sebesar 0,39 %, namun di triwulan kedua berkat kerja keras kita semua komulatif PDRB naik sebesar 1,82 % dan naik lagi di triwulan ketiga sebesar 0,61 %," katanya.
Selain itu, bukti nyata bahwa sektor transportasi Jawa Timur masih terus bertumbuh di tengah pandemi adalah beberapa keberhasilan pencapaian di bidang perhubungan yang dipercaya memberikan sumbangan bagi peningkatan konektivitas maupun aksesibilitas Provinsi Jawa Timur.
capaian dimaksud adalah, telah dilaksanakanya penggunaan smart card pada layanan angkutan AKDP. Smart Card ini merupakan sebuah kartu multi guna yang dapat merekom informasi status kendaraan dan perizinanya.
Selain itu juga telah dilaksanakanya pembayaran secara elektronik (cashless) pada beberapa layanan AKDP di Jawa Timur untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan awak kendaraan serta menyukseskan gerakan nasional non tunai.
Di sub sektor pelayaran, telah dioperasikan dermaga movable bridge di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Di sub sektor perkeretaapian, telah disetujui untuk masuknya hibah dari perusahaan jasa keuangan Jerman sebesar 1,33 juta euro yang diperuntukan untuk pendanaan penyusunan dokumen perencanaan pengembangan angkutan perkeretaapian regional Surabaya yang saat ini dokumenya sedang disusun oleh Ditjen Perkeretaapian.
Sementara di sub sektor penerbangan, pembangunan Bandara Kediri yang dilakukan dengan skema KPBU menunjukan progres yang cukup signifikan.
"Saat ini telah memasuki proses persiapan pemilihan badan usaha pelaksana. Sementara dokumen studi kelayakanya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan," tutupnya. (Red)