Jember - Untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pariwisata di Jember sesuai arahan Presiden, Kemenhub siap mengembangkan Bandara Notohadinegoro. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menggelar rapat bersama Bupati Jember Faida dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso di Bandara Notohadinegoro Jember, Minggu (20/8).
Sebelum rapat Menhub dan Bupati Jember bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat. Menhub menjelaskan pemerintahan Presiden Jokowi-JK akan memenuhi aspirasi masyarakat Jember untuk meningkatkan perekonomian Jember melalui pengembangan Bandara Notohadinegoro.
Keseriusan Pemerintah mengembangkan Bandara Notohadinegoro diwujudkan melalui penyediaan anggaran di RKAKL Kemenhub tahun 2018 dan juga akan diusulkan dalam penyusunan RKAKL Kemenhub 2019. “Sudah kita anggarakan sebanyak Rp. 370 miliar,” ujar Menhub.
Menhub mengatakan harus ada serah terima aset Bandara agar APBN bisa masuk. “Agar bandara ini diserahterimakan asetnya kepada pemerintah pusat, supaya ABPN bisa masuk. Nanti jika sudah selesai kita ingin bandara ini tidak dikelola oleh pemerintah, karena pemerintah adalah regulator, bisa badan usaha daerah atau BUMN,” tutur Menhub.
Bandara Notohadinegoro memiliki luas 120 hektar dan merupakan bandara sipil umum pertama yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten setempat dengan kekuatan APBD. Bandara ini adalah bandara pengumpan dengan klasiikasi 3C. Lokasi bandara ini ditetapkan dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2004.
Saat ini Bandar Udara Hadinotonegoro memiliki panjang landasan pacu 1645 x 30 m, taxiway 141 x 18 m, apron 68 m x 96 m, serta memiliki luas gedung terminal 920 m2 (40 x 23 m). (dephub/red)