Batu - Dinas Perhubungan Provinsi Jatim memborong 4 penghargaan dalam acara Pameran Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023 di Kota Batu, Kamis (23/11/2023).
Penghargaan pertama adalah Predikat Cettar, atas prestasi Dishub Jatiim dalam penilaian budaya CETTAR pada aplikasi sistem integrasi bersama kinerja implementasi budaya CETTAR (SIBEKISAR) tahun 2023 dengan predikat CETTAR.
Penghargaan kedua untuk Transjatim - ajaib yang masuk top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jatim 2023.
Selanjutnya Predikat Memuaskan atas komitmen dan kesungguhan Dishub Jatim dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi peemrintah (SAKIP) di lingkungan Provinsi Jatim.
Penghargaan kainnya Predikat Sangat Baik atas upaya dan komitmen Dishub Jatim dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi.
Pameran yang diselenggarakan mulai tahun 2016 melahirkan banyak inovasi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Jawa Timur untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hasilnya sederet prestasi diraih Jawa Timur bahkan tak sedikit dijadikan pilot project atau percontohan bagi provinsi lain.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emi Elestianto Dardak saat membuka pameran tersebut mengatakan, ada tiga hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pertama, menjaga konsistensi upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Mulai tahap awal perencanaan program, pelaksanaan hingga pengawasan program yang melibatkan kontrol masyarakat.
Kedua, pemanfaatan teknologi secara terintegrasi untuk memberikan pelayanan yang semakin murah, semakin cepat dan semakin berkualitas.
Ketiga, kesempatan dan merangsang tumbuhnya prakarsa dari penyelenggara pelayanan publik di tingkat bawah agar dapat lebih inovatif menyikapi tuntutan publik yang semakin kritis dewasa ini.
"Dari ketiga hal tersebut, jalan yang harus ditempuh adalah mendorong peran aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi menuju pemerintahan yang melayani," katanya. (Red)